GAGASANBERITA.COM — Ketidakpatuhan itu mencakup prosedur penyimpanan bahan, penerimaan barang, hingga pengaturan suhu dan batas waktu konsumsi. Pengakuan ini menjadi pukulan bagi BGN karena kasus kembali mencuat di Sidoarjo, Agam, dan Rembang setelah sempat mereda selama tiga pekan.

Kronologi Evaluasi dan Fakta di Lapangan

Sudaryono mengaku pihaknya sempat menerapkan jam kerja dini hari dan sore bagi Kepala Dapur serta Pengawas Gizi sebagai langkah antisipasi. Kebijakan itu dinilai efektif menekan angka insiden selama tiga minggu, tetapi laporan terbaru dari sejumlah daerah memaksa BGN bekerja lebih keras.

"Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP. Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Pengakuan BGN: "Kami Sangat Terpukul"

Munculnya kembali kasus di Sidoarjo, Agam, dan Lasem-Rembang menjadi alarm serius. BGN mengakui kejadian berulang ini memukul kepercayaan diri lembaga yang mengelola program andalan pemerintah tersebut.

"So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu. Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah," ujarnya.

Pembenahan Tata Kelola dan Target Dampak Gizi

Atas kondisi tersebut, BGN berjanji merombak tata kelola dan alur pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Perbaikan tidak hanya menyentuh aspek operasional dapur, tetapi juga sistem pengawasan keuangan dan koordinasi antarinstansi.

"Insya Allah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya," kata Sudaryono.

Lebih jauh, BGN akan mengintegrasikan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem Kementerian Kesehatan. Langkah ini dirancang untuk mengukur dampak MBG terhadap perkembangan fisik anak, bukan sekadar memastikan penerima makan.

"Kita bisa tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu," pungkas Sudaryono.