JAKARTA - Ancaman terhadap kesehatan masyarakat tidak lagi bersifat lokal atau temporer — berbagai kejadian luar biasa seperti wabah penyakit, hingga kemungkinan krisis kesehatan telah menjadi tantangan serius di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan. Peraturan baru ini dirancang untuk memperkuat kerangka kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman kesehatan yang semakin kompleks, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa, mencegah kedisabilitasan, dan menjaga layanan kesehatan esensial tetap berjalan efektif di seluruh negeri.
Esensi Permenkes 1/2026: Struktur, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Permenkes 1/2026 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 20 Januari 2026 merupakan sebuah peraturan komprehensif yang terdiri dari 12 bab dan 175 pasal. Dokumen ini memuat ketentuan tentang pencegahan, koordinasi lintas sektor, penetapan status krisis kesehatan, hingga mekanisme penanggulangan secara operasional.
Intinya, peraturan ini berperan sebagai panduan formal dalam menghadapi situasi KLB — tidak hanya wabah penyakit, tetapi juga krisis kesehatan yang berdampak luas terhadap fungsi layanan publik dan sistem kesehatan nasional. Dengan demikian, Permenkes ini mencerminkan sebuah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan melalui aturan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi darurat.
Fasilitas Kesehatan Wajib Siaga: Tanggung Jawab Publik dan Swasta
Salah satu inti penting dari peraturan ini adalah kewajiban yang diberikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan — baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Dalam situasi krisis kesehatan, seluruh fasilitas tersebut harus siap memberikan layanan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan kepentingan terbaik bagi pasien tetap dipenuhi. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 119 Permenkes 1/2026.
Dengan keharusan operasional seperti ini, diharapkan tidak ada fasilitas kesehatan yang absen memberikan perawatan saat negara menghadapi wabah, KLB, atau krisis lainnya. Pola ini mencerminkan sebuah pendekatan layanan kesehatan yang bersifat holistik dan tidak memandang kepemilikan — baik publik maupun swasta — sebagai alasan untuk mundur dari tanggung jawab pelayanan.
Pengendalian Karantina dan Sanksi: Penguatan Prosedur Darurat
Permenkes 1/2026 juga memberikan aturan yang jelas mengenai karantina di pelabuhan dan bandara sebagai bagian dari sistem pencegahan penyebaran penyakit dan ancaman kesehatan. Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa akan ada konsekuensi bagi siapa saja yang menolak prosedur karantina.
Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), penolakan terhadap karantina akan dikenai denda administratif, sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menolak karantina dapat berujung pada surat rekomendasi penolakan masuk wilayah Indonesia. Ketentuan ini menegaskan pentingnya ketertiban dan kepatuhan terhadap prosedur darurat kesehatan demi melindungi kepentingan publik secara luas.
Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan agen biologi atau bahan yang dapat menyebabkan penyakit. Pengangkutan, penyimpanan, dan pemusnahan bahan tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Menteri Kesehatan maupun ketentuan perundang-undangan terkait (lihat Pasal 65–70).
Tenaga Cadangan dan Sumber Daya: Kesiapan Operasional di Wilayah Dampak
Dalam menghadapi krisis atau wabah yang meluas, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai adalah salah satu elemen paling krusial. Untuk itu, Permenkes 1/2026 mengatur pendayagunaan tenaga cadangan kesehatan pada Pasal 129–134. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi, pembinaan, jaminan, serta penghargaan atas peran mereka.
Dengan pengaturan ini, diharapkan respons terhadap KLB atau wabah tidak hanya bergantung pada kapasitas biasa fasilitas kesehatan, tetapi juga mampu memobilisasi tenaga tambahan yang siap turun tangan dalam situasi darurat. Hal ini mencerminkan pandangan strategis pembuat kebijakan dalam menghadapi ancaman kesehatan yang mungkin terjadi secara mendadak dan massif.
Pendanaan dan Partisipasi Publik: Kebutuhan untuk Kolaborasi
Aspek penting lain yang tertuang dalam Permenkes ini adalah soal pendanaan penanggulangan KLB, wabah, dan krisis kesehatan. Dalam Pasal 158, dinyatakan bahwa dana untuk tujuan tersebut dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya sesuai undang-undang. Hal ini memberikan dasar fiskal bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk beraksi cepat ketika situasi darurat memerlukan biaya tambahan.
Lebih jauh lagi, peraturan ini juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam berbagai aspek penanggulangan, mulai dari manajemen risiko, pengendalian faktor penyebab, edukasi publik, hingga penyediaan perbekalan kesehatan. Pendekatan yang inklusif ini menunjukkan bahwa respons terhadap kesehatan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga keterlibatan masyarakat luas dalam menjaga kesehatan publik secara bersama.
Mencabut Regulasi Lama: Penyegaran Sistem Kesehatan Darurat
Sebagai bagian dari upaya revitalisasi hukum, Permenkes ini mencabut 9 peraturan sebelumnya yang dianggap kurang adaptif terhadap dinamika kondisi saat ini, termasuk aturan mengenai sistem kewaspadaan dini KLB, surveilans kesehatan, dan penanggulangan krisis kesehatan yang lama. Dengan demikian, Permenkes 1/2026 diharapkan menjadi kerangka hukum yang lebih relevan, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan kesehatan masa depan.
Permenkes 1/2026 bukan sekadar aturan baru di atas kertas, tetapi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman kesehatan yang nyata, kompleks, dan berpotensi berdampak luas. Dengan struktur hukum yang kuat, kewajiban layanan kesehatan menyeluruh, aturan karantina tegas, mobilisasi tenaga cadangan, serta dana dan partisipasi publik yang terencana, peraturan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia di era yang penuh ketidakpastian.
