JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kesempatan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk menuntaskan kewajiban pajak tanpa dibebani sanksi.
Program pemutihan pajak kendaraan ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang sebelumnya sering menjadi beban tambahan bagi wajib pajak. Informasi resmi terkait program ini disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya melalui akun X @TMCPoldaMetro.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan digelar mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, berlaku di seluruh Samsat wilayah DKI Jakarta. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat melunasi pajak kendaraan tanpa terkena denda keterlambatan maupun sanksi administrasi lainnya.
Khusus pada akhir pekan, pembayaran pajak tetap bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL, mempermudah warga yang sibuk pada hari kerja.
“Info bagi wajib pajak kendaraan Jakarta: Program Pemutihan atau Penghapusan Sanksi Pajak dan Sanksi Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor terhitung mulai tanggal 10 November 2025 s/d 31 Desember 2025. Khusus hari Sabtu dan Minggu pembayaran pajak bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL,” tulis TMC Polda Metro Jaya.
Bentuk Keringanan yang Diberikan
Program ini memberikan berbagai bentuk keringanan yang jelas bagi wajib pajak. Pertama, penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor, sehingga pembayaran hanya terbatas pada pokok pajak tahun berjalan.
Kedua, penghapusan sanksi Bea Balik Nama (BBN) untuk kendaraan yang dijual atau dipindahtangankan, sehingga masyarakat tidak perlu membayar biaya tambahan akibat keterlambatan. Ketiga, penghapusan BBN kendaraan bermotor yang berlaku bagi kendaraan baru atau mutasi, membantu mempercepat proses administrasi bagi pemilik kendaraan.
Sebelumnya, pemutihan pajak juga pernah diberlakukan pada periode 14 Juni hingga akhir Agustus 2025. Saat itu, kebijakan ini digulirkan untuk menyambut HUT ke-498 Jakarta dan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Respons masyarakat terhadap program pemutihan tersebut cukup positif, dengan banyak pemilik kendaraan memanfaatkan kesempatan untuk melunasi pajak yang tertunda tanpa terkena denda.
Syarat Mengikuti Program Pemutihan
Untuk dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting. Dokumen yang dibutuhkan antara lain:
STNK asli beserta fotokopi
BPKB asli beserta fotokopi
KTP asli pemilik kendaraan sesuai STNK beserta fotokopi
Surat kuasa, jika pembayaran dilakukan oleh pihak lain
Uang pembayaran sesuai tagihan pokok pajak kendaraan tahun 2025
Selain datang langsung ke kantor Samsat, wajib pajak juga dapat mengecek denda pajak kendaraan secara daring melalui laman resmi Samsat Jakarta. Fasilitas daring ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui kewajiban pajaknya sebelum mendatangi Samsat, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
Tujuan Program Pemutihan Pajak
Program pemutihan pajak kendaraan memiliki tujuan ganda. Pertama, membantu masyarakat melunasi kewajiban pajaknya tanpa dibebani denda, memberikan rasa lega bagi warga yang sempat menunda pembayaran.
Kedua, program ini berfungsi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya kepatuhan, pemerintah DKI Jakarta dapat lebih optimal dalam merencanakan anggaran daerah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Selain itu, program ini juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Dengan meningkatnya kepatuhan, pengelolaan administrasi kendaraan bermotor menjadi lebih tertib, dan data kendaraan di wilayah Jakarta pun lebih akurat.
Cara Memanfaatkan Program
Warga Jakarta yang ingin memanfaatkan program pemutihan dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembayaran dapat dilakukan langsung di Samsat sesuai jadwal operasional, atau secara daring melalui aplikasi SIGNAL pada akhir pekan.
Dengan dua opsi ini, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan aktivitas sehari-hari dan tetap memenuhi kewajiban pajak.
Program pemutihan juga memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang sebelumnya menunda pembayaran karena alasan keterbatasan dana.
Dengan adanya penghapusan denda dan sanksi administrasi, pembayaran menjadi lebih ringan dan terjangkau. Hal ini diharapkan mendorong lebih banyak warga untuk menuntaskan kewajiban pajak tepat waktu di masa mendatang.
Dampak Positif Program Pemutihan Pajak
Secara keseluruhan, pemutihan pajak kendaraan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Bagi masyarakat, program ini membantu meringankan beban finansial, memberikan kesempatan untuk membayar pajak tanpa penalti, dan menjaga dokumen kendaraan tetap valid.
Bagi pemerintah, meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan menambah penerimaan daerah, yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari perbaikan jalan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, data kendaraan yang lebih tertib membantu pemerintah dalam perencanaan transportasi dan pengaturan lalu lintas di Ibu Kota.
Dengan program ini, diharapkan masyarakat Jakarta semakin sadar akan pentingnya kepatuhan pajak kendaraan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Program pemutihan memberikan momentum bagi warga yang tertunda pembayaran pajak untuk memulai kembali kepatuhan secara rutin.
Pemutihan pajak kendaraan di Jakarta mulai 10 November hingga 31 Desember 2025 menjadi kesempatan penting bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor.
Dengan persyaratan yang jelas dan kemudahan pembayaran, baik secara langsung maupun daring, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong pendapatan daerah.
Wajib pajak dianjurkan memanfaatkan periode ini agar dapat membayar pajak kendaraan tanpa denda, memastikan administrasi kendaraan tetap lengkap, dan mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak.
Program ini juga diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam melunasi kewajiban pajak tahunan, sehingga keberlangsungan layanan publik dan pembangunan Jakarta dapat terus berjalan dengan baik.
