JAKARTA - Pemerintah membuka peluang penambahan kuota pupuk bersubsidi pada tahun 2026, mengikuti penyerapan pupuk subsidi hingga November 2025 yang terus berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keputusan penambahan kuota akan didasarkan pada realisasi penyaluran pupuk di tahun berjalan. Pernyataan ini disampaikan Zulkifli saat melakukan kunjungan kerja di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang.
“Kita lihat, kalau 9 juta habis ya nambah, kalau enggak habis, sekarang baru 6 juta, kita lihat nanti sampai akhir tahun seperti apa,” ujar Zulkifli.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melakukan evaluasi berkala terkait kebutuhan pupuk agar distribusi tepat sasaran dan tidak ada kekurangan bagi petani.
Realisasi Penyaluran Pupuk Subsidi
Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyediakan kuota pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton pada 2025. Hingga November, penyaluran pupuk telah mencapai lebih dari 6 juta ton.
Zulkifli memastikan bahwa stok yang tersedia masih memadai untuk memenuhi kebutuhan petani, termasuk jika distribusi dipercepat menjelang akhir tahun.
Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, menambahkan bahwa untuk 2026, pihaknya belum menerima kontrak resmi pengadaan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian.
“Kalau 2026 mungkin kami masih belum menerima kontrak dengan Kementan. Sehingga untuk kepastian dari alokasi pupuk subsidi 2026 kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Kementan,” ujarnya.
Hingga November 2025, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,5 juta ton pupuk subsidi dari total kuota. Perusahaan menargetkan percepatan penyaluran hingga mencapai 8,2–8,5 juta ton pada akhir tahun. “Kami akan dorong terus penyerapan sampai nanti kita bisa memenuhi dari alokasi pemerintah,” kata Yehezkiel.
Kunjungan Kerja ke Pabrik Pupuk Kujang
Zulkifli Hasan meninjau langsung pabrik PT Pupuk Kujang di Cikampek untuk mengecek efisiensi operasional pabrik. Ia menekankan bahwa efisiensi pabrik menentukan harga pupuk subsidi yang diterima petani. “Saya hari ini berada di Pupuk Kujang yang dibangun tahun 1975, jadi sudah 50 tahun,” kata Zulkifli.
Meskipun pabrik sudah berusia 50 tahun, skema baru yang diterapkan berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. “Bisa kebayang enggak kira-kira? Betapa tidak efesien, ya kan? Zaman sekarang 2025 dibikinnya tahun 1975,” ungkap Zulkifli.
Skema Subsidi Baru
Zulkifli memberikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, yang berhasil menjalankan skema anyar pengelolaan dana subsidi. Dengan alokasi Rp 44 triliun untuk subsidi pupuk 9,55 juta ton pada 2025, mekanisme “marked to market” memungkinkan dana subsidi tetap digunakan secara efisien untuk pembelian bahan baku dan operasional pabrik.
“Pak Rahmad bagus, sekarang diambil kebijakan marked to market. Jadi subsidi kita Rp 44 triliun tetap, dengan marked to market, ya, uang itu bisa dipakai untuk membeli bahan baku dan seterusnya,” jelas Zulkifli. Skema ini membantu menekan biaya produksi dan menjaga harga pupuk tetap terjangkau bagi petani.
Strategi Percepatan Distribusi
Distribusi pupuk subsidi yang tepat waktu dianggap krusial untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Zulkifli menekankan, dengan tersalurnya pupuk secara optimal, produktivitas dan hasil panen petani dapat meningkat.
Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia menjadi kunci keberhasilan distribusi dan evaluasi kebutuhan tambahan kuota pada 2026.
“Kalau kuota tahun ini habis, tentu kita akan tambah lagi. Ini upaya agar petani tidak kekurangan pupuk dan tetap bisa optimal di musim tanam berikutnya,” ujar Zulkifli. Dengan strategi ini, pemerintah memastikan stabilitas pasokan dan harga pupuk.
Monitoring dan Pengawasan
PT Pupuk Indonesia melakukan pemantauan ketat terhadap proses distribusi pupuk subsidi. Target tambahan 2 juta ton penyaluran hingga akhir tahun merupakan bagian dari strategi agar alokasi pemerintah terserap optimal. Yehezkiel menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi distribusi menjadi bagian dari upaya transparansi dan efisiensi.
Pemerintah menekankan bahwa setiap proses distribusi akan diawasi, termasuk percepatan penyaluran di beberapa wilayah yang membutuhkan. Hal ini bertujuan agar pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani, mengurangi risiko penumpukan stok di gudang dan memastikan manfaat subsidi maksimal.
Dampak Positif bagi Pertanian dan Ekonomi
Langkah-langkah pemerintah, mulai dari evaluasi kuota, efisiensi operasional pabrik, hingga skema marked to market, diharapkan berdampak positif bagi pertanian nasional. Stabilitas pasokan pupuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan.
Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi dana subsidi. Petani mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga lebih rendah, sementara pabrik tetap mampu berjalan efisien dan menggunakan dana subsidi secara maksimal.
Dengan realisasi penyaluran pupuk subsidi 2025 yang terus meningkat, pemerintah membuka peluang penambahan kuota untuk 2026. Strategi ini dilakukan dengan koordinasi intensif antar lembaga, pemantauan distribusi, dan efisiensi operasional pabrik.
Zulkifli Hasan menekankan, semua langkah ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, tetapi juga untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Skema marked to market dan percepatan distribusi pupuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang produktif.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap program subsidi pupuk tetap efektif, transparan, dan memberikan dampak optimal bagi seluruh pelaku sektor pertanian nasional.
