JAKARTA - Pemerintah terus memacu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
Bantuan senilai total Rp 31,5 triliun ini diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp 900.000 per keluarga untuk periode tiga bulan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan hingga Senin, 3 November 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp 18 triliun dari total alokasi BLTS Sejahtera. “Sekarang sudah Rp 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI. Ia menegaskan bahwa sisa dana diharapkan bisa tuntas tersalurkan pada minggu pertama November ini.
Purbaya menjelaskan, percepatan penyaluran ini ditujukan untuk memastikan seluruh keluarga penerima manfaat bisa segera menerima bantuan, sehingga dampaknya terhadap ekonomi dapat langsung terasa. “Saya harapkan November sudah habis semua yang Rp 31,5 triliun, jadi memberikan dorongan lagi ke perekonomian,” imbuhnya.
Ia menambahkan, penyaluran masih terkendala pada kelompok penerima di desil 3 dan 4. “Karena sebagian yang (desil) 3 dan 4 harus lewat PT Pos, jadi mereka harus perbaiki lagi prosedurnya. Jadi seharusnya minggu ini bisa cair semua,” jelas Purbaya. Meski demikian, Kementerian Keuangan optimistis hambatan ini bersifat sementara dan tidak akan mengganggu target penyaluran seluruh dana BLTS Sejahtera.
BLTS Sejahtera merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah untuk mendukung kelompok masyarakat yang paling terdampak tekanan ekonomi. Program ini dirancang untuk menstabilkan konsumsi rumah tangga sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi di penghujung tahun. Purbaya menekankan bahwa bantuan ini tidak hanya sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi yang mendorong perputaran uang di masyarakat.
Sejalan dengan tujuan itu, pemerintah memprioritaskan pencairan tepat waktu agar dana BLTS dapat langsung digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif masyarakat. Dengan tersalurkannya seluruh BLTS Sejahtera, diharapkan tercipta efek domino yang positif terhadap sektor perdagangan, jasa, dan industri.
Selain itu, percepatan penyaluran BLTS Sejahtera juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial. Bantuan langsung ini memastikan masyarakat di lapisan ekonomi menengah bawah tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tekanan inflasi dan gejolak sosial dapat diminimalkan.
Dalam rapat tersebut, Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah senantiasa memonitor proses penyaluran secara real-time. Pendataan dan verifikasi penerima dilakukan secara cermat untuk meminimalisir risiko kesalahan distribusi atau penyaluran ganda. Dengan sistem ini, setiap KPM dapat memastikan dana yang diterima tepat sasaran dan akurat.
“Ini adalah langkah strategis untuk memastikan BLTS benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi, termasuk dengan PT Pos, menjadi kunci kelancaran proses distribusi.
Pemerintah juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan bila terjadi kendala atau keterlambatan. Mekanisme pengaduan dan pemantauan transparan disediakan agar setiap kasus dapat segera ditangani. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program BLTS Sejahtera.
Secara ekonomi makro, pencairan BLTS Sejahtera diprediksi akan meningkatkan konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir 2025. Dana tunai yang langsung masuk ke masyarakat diharapkan mampu menopang pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, sekaligus memberikan efek penguatan permintaan domestik.
Selain itu, BLTS Sejahtera turut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika inflasi dan fluktuasi harga komoditas. Dengan adanya stimulus likuiditas bagi masyarakat, pemerintah menargetkan daya beli tetap terjaga sehingga konsumsi masyarakat tidak mengalami kontraksi signifikan.
Purbaya menegaskan, pencairan BLTS Sejahtera yang cepat dan tepat sasaran menjadi prioritas utama Kementerian Keuangan. Semua pihak terkait telah bekerja sama memastikan setiap KPM menerima bantuan sesuai jadwal, sehingga tujuan program sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial dapat tercapai.
Dengan demikian, program BLTS Sejahtera bukan sekadar transfer dana, melainkan bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk menstimulasi ekonomi, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi pemulihan ekonomi nasional. Purbaya optimistis, dengan percepatan pencairan hingga akhir minggu ini, seluruh 35,05 juta KPM dapat merasakan manfaat langsung dari program tersebut.
