JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat, transformasi digital di sektor transportasi publik Indonesia mulai menunjukkan perkembangan meski masih terbatas.
Data terbaru menunjukkan baru 13 provinsi yang telah mengadopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap In dan Tap Out berbasis Near Field Communication (NFC).
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa provinsi-provinsi tersebut mencakup Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Menurut Fili, implementasi QRIS Tap di 13 provinsi ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital transportasi publik mulai diterapkan secara bertahap.
“Transformasi digital di sektor transportasi daerah ini semakin nyata melalui implementasi QRIS Tap. Saat ini sudah ada 13 provinsi yang telah mengadopsi QRIS Tap di berbagai moda transportasi mulai dari MRT, DAMRI, dan TRANS,” kata Fili.
Moda Transportasi yang Menggunakan QRIS Tap
Mayoritas penggunaan QRIS Tap In & Out diarahkan pada moda transportasi DAMRI, kecuali di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat yang memanfaatkan sistem ini pada Bus TRANS.
Sementara itu, Jakarta menjadi provinsi yang paling beragam dalam penerapan QRIS Tap, karena digunakan pada MRT, DAMRI, dan Bus Perkotaan TRANS.
Sistem QRIS Tap mempermudah masyarakat dalam membayar tarif transportasi publik secara cepat dan praktis. Penumpang tidak perlu membawa uang tunai atau membeli tiket fisik, cukup menempelkan kartu atau smartphone yang mendukung NFC pada mesin pembaca.
Hal ini secara otomatis mencatat transaksi dan memudahkan operator transportasi serta pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan transportasi publik.
Tantangan Digitalisasi Transportasi di Indonesia
Meski sudah ada 13 provinsi yang menerapkan QRIS Tap, Fili menekankan bahwa adopsi digitalisasi di transportasi publik masih relatif lambat dibanding sektor lainnya. Banyak daerah yang belum menerapkan sistem pembayaran digital dan masih bergantung pada transaksi tunai.
Untuk mendorong percepatan digitalisasi, Fili menantang 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) agar aktif mengajak wilayah lain untuk mengikuti jejak provinsi yang telah menerapkan QRIS Tap.
Menurutnya, dukungan BI melalui KPwDN sangat krusial agar seluruh provinsi dapat segera mengimplementasikan pembayaran digital di transportasi publik.
Manfaat QRIS Tap bagi Transportasi dan Keuangan Daerah
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, QRIS Tap memiliki fungsi strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah. Semua transaksi tercatat secara digital sehingga pemerintah daerah bisa mengelola keuangan transportasi publik dengan lebih efisien dan transparan.
“QRIS Tap tidak hanya mempercepat moda transportasi, tetapi juga membangun fondasi ekosistem keuangan daerah yang efisien dan akuntabel,” ujar Fili.
Dengan sistem ini, risiko kebocoran pendapatan akibat transaksi tunai bisa diminimalkan, dan pengelolaan anggaran transportasi publik menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Keunggulan Sistem QRIS Tap
Sistem QRIS Tap memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kenyamanan penggunaan. Penumpang hanya perlu menempelkan kartu atau ponsel ke mesin pembaca untuk melakukan pembayaran, sehingga mengurangi antrean di pintu masuk.
Hal ini meningkatkan efisiensi perjalanan, menghemat waktu, dan memberikan pengalaman lebih praktis bagi masyarakat.
Selain itu, QRIS Tap memungkinkan integrasi tarif dan layanan transportasi. Misalnya, pengguna MRT, DAMRI, dan Bus TRANS di Jakarta dapat membayar semua moda transportasi tersebut tanpa harus berpindah metode pembayaran atau membeli tiket secara terpisah.
Dampak Positif Terhadap Data Keuangan Daerah
QRIS Tap tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pengumpulan data keuangan yang lebih akurat. Setiap transaksi yang terekam dapat digunakan untuk analisis penggunaan transportasi publik, perencanaan anggaran, serta penentuan tarif yang tepat.
Dengan data digital, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi moda transportasi yang paling sering digunakan, rute yang perlu penambahan kapasitas, hingga kebutuhan investasi infrastruktur transportasi publik. Hal ini membantu membangun perencanaan transportasi yang lebih strategis dan berbasis data.
Integrasi dengan Layanan Keuangan Digital Lain
Selain mempermudah pembayaran transportasi, QRIS Tap berpotensi diintegrasikan dengan layanan keuangan digital lainnya. Sistem ini dapat terhubung dengan e-wallet, perbankan digital, dan layanan publik lainnya.
Integrasi semacam ini mendorong masyarakat terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi digital yang inklusif.
Dengan demikian, setiap transaksi transportasi publik berkontribusi terhadap penguatan ekosistem keuangan nasional, sekaligus mendorong inklusi keuangan masyarakat yang lebih luas.
Strategi BI dalam Memperluas Digitalisasi
Langkah BI mendorong QRIS Tap merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mempercepat digitalisasi transportasi di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan 46 KPwDN, BI menargetkan seluruh provinsi dapat menerapkan sistem pembayaran digital ini dalam beberapa tahun ke depan.
Strategi ini diharapkan tidak hanya mempercepat transaksi transportasi publik, tetapi juga membantu pemerintah daerah menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Menuju Transportasi Publik Modern dan Terintegrasi
Implementasi QRIS Tap di 13 provinsi menjadi indikator awal menuju transportasi publik modern di Indonesia. Sistem ini memudahkan masyarakat, mempercepat perjalanan, dan memberikan fondasi digital bagi transportasi publik.
Ke depan, BI menargetkan seluruh provinsi dapat mengikuti jejak ini, sehingga ekosistem transportasi digital dapat berkembang secara merata, mendukung mobilitas warga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Meski baru diterapkan di 13 provinsi, QRIS Tap menunjukkan kemajuan nyata digitalisasi transportasi publik di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, efisiensi bagi operator, dan data akurat bagi pemerintah daerah.
Bank Indonesia mendorong provinsi lain untuk segera mengadopsi sistem ini melalui peran aktif KPwDN. QRIS Tap menjadi fondasi penting menuju transportasi publik yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan ekosistem keuangan digital nasional.
