JAKARTA - Ketika sebagian besar orang menganggap sampah sebagai masalah, pemerintah justru melihatnya sebagai sumber daya baru.
Melalui kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia kini bergerak cepat menuju masa depan energi bersih yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperluas akses energi berkeadilan dan berkelanjutan.
Transisi energi bukan lagi sekadar wacana global, melainkan menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, dunia industri, dan masyarakat.
“Seluruh program transisi energi yang dijalankan pemerintah harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tanpa menambah beban biaya,” ujar perwakilan Kementerian ESDM.
Dari Sampah Menjadi Energi Baru
Salah satu langkah konkret percepatan transisi energi bersih adalah melalui pemanfaatan sampah dan limbah sebagai sumber energi baru. Program ini diwujudkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE), serta pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, dan biomassa.
Kebijakan tersebut dirancang tidak hanya untuk menekan ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga untuk membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi daerah, dan menekan dampak lingkungan akibat penumpukan sampah.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga listrik dari PLTSa tidak akan membebani masyarakat. Harga listrik tetap dijaga melalui mekanisme subsidi, sehingga daya beli rakyat tetap terlindungi.
Saat ini, dua proyek PLTSa telah beroperasi di Surabaya dan Solo, dengan kapasitas terpasang mencapai 36,47 megawatt (MW).
Pemerintah menargetkan proyek serupa dapat segera direplikasi di berbagai daerah lain. Selain menjawab masalah sampah, kebijakan ini juga memperkuat pasokan listrik berbasis energi terbarukan di seluruh Indonesia.
RDF, Solusi Energi Alternatif untuk Industri
Selain PLTSa, program Refuse Derived Fuel (RDF) menjadi langkah efisien untuk menggantikan bahan bakar fosil di sektor industri. Sampah non-organik diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara, yang kini digunakan oleh sejumlah pabrik semen dan pembangkit listrik.
Pemanfaatan RDF membawa dua manfaat sekaligus: mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan memperpanjang umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini juga membuka peluang ekonomi baru, karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.
Dengan RDF, limbah yang selama ini dianggap beban kini berubah menjadi potensi energi dan sumber pendapatan. Langkah ini menunjukkan bahwa transisi energi dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi daerah.
Energi Bersih dari Desa
Transisi energi bersih juga menyentuh kehidupan masyarakat pedesaan. Pemerintah memperluas pemanfaatan biogas yang bersumber dari limbah pertanian dan peternakan. Energi ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan penerangan rumah tangga.
Program biogas tidak hanya membantu masyarakat menghemat biaya hidup, tetapi juga memperbaiki sanitasi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Sebagai dukungan terhadap pengembangan bisnis biogas, Kementerian ESDM telah menerbitkan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan biogas skala nasional.
Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik. Angka ini menjadi bukti bahwa energi bersih kini benar-benar hadir di tengah masyarakat, bahkan hingga ke pelosok desa.
“Angka ini menjadi bukti bahwa energi bersih sudah semakin dekat dengan masyarakat. Transisi energi bukan sekadar isu global, tapi juga kebutuhan nyata di desa-desa kita,” lanjut pernyataan Kementerian ESDM.
Biomassa dan Kemandirian Ekonomi Lokal
Selain biogas, pemerintah juga mendorong pemanfaatan biomassa sebagai bagian penting dari strategi energi bersih nasional. Limbah hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti wood pellet (pelet kayu).
Program biomassa ini tak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, koperasi, dan pelaku UMKM di sektor energi hijau. Dengan pendekatan berbasis komunitas, masyarakat tak hanya menjadi pengguna energi bersih, tetapi juga pelaku aktif dalam rantai ekonominya.
Transisi Energi yang Adil dan Pro-Rakyat
Kementerian ESDM menegaskan bahwa seluruh kebijakan transisi energi dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keikutsertaan masyarakat dan sinergi antar-pemangku kepentingan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi kunci utama agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara merata.
“Arah kebijakan energi nasional jelas: transisi menuju energi bersih harus prorakyat. Melalui subsidi PLTSa, perizinan biometana, dan sinergi dengan pelaku lokal, pemerintah memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan tumbuh bersama,” tegas perwakilan Kementerian ESDM.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa transformasi energi bukan hanya soal mengganti sumber daya dari fosil ke terbarukan, tetapi juga tentang memastikan setiap warga negara berperan aktif dalam menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan dan menyejahterakan.
Menuju Masa Depan Energi Bersih Indonesia
Dengan berbagai langkah konkret yang telah dijalankan, pemerintah menegaskan bahwa transisi energi bersih di Indonesia kini bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang terus bergerak. Sampah, limbah, dan hasil pertanian yang dulu terbuang kini menjadi sumber daya baru untuk rakyat.
Dari kota hingga desa, dari industri hingga rumah tangga, seluruh inisiatif ini memperlihatkan arah yang jelas: Indonesia menuju kemandirian energi yang berkeadilan dan ramah lingkungan.